DASAR HUKUM

  1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 19 tahun 2017 tentang SPM pada BLUD UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan
  2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 64 tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan BLUD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, 24 Mei 2017
  3. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.1175 Tahun 2017 tentang Penetapan singkatan SKPD/UKPD, Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan disingkat menjadi PUSYANKESWANNAK.
  4. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2782 tahun 2016  tentang Penetapan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan sebagai UPT DKPKP Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan PPK BLUD, 29 Desember 2016
  5. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 313 tahun 2016 tentang Pembentukan SOTK UPT Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan, 29 Desember 2016.

DASAR HUKUM TEKNIS

  1. Peraturan Gubernur No. 199 Tahun 2017 tentang Pengendalian HPR
  2.  Undang – Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2009 Tentang  Peternakan dan Kesehatan Hewan.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
  5. Peraturan Menteri Pertanian No. 64/ Permentan/ OT.140/ 9/ 2007 tentang Puskeswan.
  6. Peraturan Daerah No. 11 tahun 1995 tentang Pengawasan dan Hewan Rentan Rabies
  7. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1989 Tentang Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di wilayah DKI Jakarta